TUGAS 5
PKN SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
TUGAS 5 PKN
SISTEM
PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN dan AUSTRALIA
I. Ciri-ciri
sistem pemerintahan Afrika Selatan
1. Afrika
selatan menerapkan sistem politik demokrasi anti-apartheid
2. Bentuk
negara Afrika selatan adalah kesatuan
3. Bentuk
pemerintahan negara Afrika selatan adalah republik
4. Sistem
pemerintahan negara Afrika selatan adalah presidensial
5. Parlemen
di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu, majelis nasional dan dewan nasional provinsi
6. Setiap
provinsi di Afrika Selatan memiliki satu penggubal UU negeri dan majelis
eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri
7. Presiden
merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen
8. Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
9. Sistem
pemilu secara perwakilan proporsional
10. Pemilu
diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas
diwajibkan untuk ikut
11. Pemilu
terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
12. Partai ANC bersama
partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
13. Partai
oposisi utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID
(1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen
Afrika atau ACDP (1,6%)
14. Jumlah
lembaga legislatif di Afrika selatan adalah 400
15. Afrika
selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
16. Sistem
kepartaiannya multipartai
17. Perdana
menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
18. Para
menteri bertanggung jawab kepada presiden
19. Jumlah
provinsi di Afrika selatan ada 9
20. Jumlah
anggota dewan nasional adalah 310
II. Ciri-ciri sistem pemerintahan Australia
1. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi
negara federasi
2. Sistem parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan
senat
3. Kekuasaan
eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
4. Menteri bertanggungjawab penuh pada parlemen
5. Kepala negara Australia adalah kepala negara inggris
6. Australia merupakan negara persemakmuran inggris
7. Australia memiliki konstitusi tertutulis/UUD
8. UUD Australia berisi rumusan tanggungjawab pemerintah
federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan
imigrasi
9. Sistem pemerintahan Australia dibangun atas tradisi
demokrasi liberal
10. Bentuk pemerintahan : monarki konstitutional
11. Sistem pemerintahan : parlementer
12. Bentuk negara : federasi
13. Terdapat 3 tingkat pemerintahan di Australia yaitu,
federal, negara bagian/teritori, lokal
14. Pemerintah Federal menerapkan hukum yang dibuat
oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang perdagangan,karantina,mata
uang, paten, perkawinan, imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan
kesejahteraan dan pembayaran bantuan lain
15. Negara bagian Australia(New south wales, victoria,
queensland, south australia, western australia,dan tasmania) dan
teritori(northern territory dan australian capital territory) bertanggung jawab
dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan dan lalu lintas, RS
umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
16. Pemerintah lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire
yang bertanggungjawab untuk perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan
lokal,parkir,perpustakaan,toilet umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan
peliharaan dan fasilitas umum.
17. Pajak lokal dipungut dari pemilik rumah berdasarkan
nilai rumah mereka, pajak ini digunakan untuk membayar berbagai layanan
yang disediakan. Pemerintah lokal juga memungut biaya parkir.
18. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari senat
yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150 anggota
19. Setiap negara bagian diwakili 12 senator yang masa
jabatannya 6 tahun yang saling tertindih
20. Pemilihan anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan
hanya setengah dari kursi senat yang diperebutkan
21. Pemerintah dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin
partai atau koalisi mayoritas dalam dewan adalah perdana menteri
III. Persamaan
dan Perbedaan sistem pemerintahan Afrika Selatan dengan Indonesia
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
1.
|
Bentuk
negara
|
Kesatuan
dengan otonomi luas
|
Kesatuan
dengan 9 provinsi
|
2.
|
Bentuk
pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
3.
|
Sistem
pemerintahan
|
Pesidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh
rakyat
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis
Nasional
|
5.
|
Legislatif
atau parlemen
|
Bikameral,
yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral,
terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah
Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional
Court dan spreme court
|
IV. Persamaan
dan Perbedaan sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Australia
|
1.
|
Bentuk
negara
|
Kesatuan
dengan otonomi luas
|
federasi
|
2.
|
Bentuk
pemerintahan
|
Republik
|
monarki
konstitutional
|
3.
|
Sistem
pemerintahan
|
Pesidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
parlementer
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh
rakyat
|
menteri
yang diangkat oleh parlemen
|
5.
|
Legislatif
atau parlemen
|
Bikameral,
yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
terdiri
dari gubernur jendral,dewan perwakilan dan senat
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah
Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Mahkamah
agung australia dan pengadilan lainnya
|
V.
Kelebihan
sistem pemerintahan Indonesia dibandingkan dengan sistem pemerintahan
Afrika Selatan dan Australia
· Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat
pejabat-pejabat pemerintahan terkait
·
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan
yang sama, sehingga tidak bisa saling menjatuhkan
·
Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif
dan legislatif
·
Badan ekskutif lebih stabil karena tidak
bergantung pada parlemen
·
Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena
bertanggungjawab pada presiden
·
Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada
bayang-bayang krisis kabinet
·
Legislatif dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri
·
Masa jabatan eksekutif lebih pasti, dengan jangka
waktu tertentu
·
Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya
